PMII Kota Tasikmalaya Geruduk DPRD, Tuntut Kebijakan Pro-Rakyat

Berita ini diposting oleh Harian Nasional Republika (Online) dan di Koran Nasional Republika yang sudah saya gunting dan disusun menjadi sebuah kliping. Linknya ada disini : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/02/nm65ks-semua-harga-naik-pmii-demo-pemerintahan-jokowijk

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalayamenggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membatalkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan Gedung DPRD dan Kantor BPJS Kota Tasikmalaya, sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dianggap semakin membebani masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Eko Nur Rahmat, menegaskan bahwa saat ini harga bahan pokok semakin tidak terkendali, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) kembali naik. Tidak hanya itu, rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. "Seharusnya pemerintah menjadi abdi masyarakat, bukan malah membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat," ujar Eko kepada Republika, Kamis (2/4/2015).

Menurut Eko, pemerintahan Jokowi-JK telah menyebabkan lonjakan harga pada berbagai sektor vital, seperti BBM, sembako, tarif dasar listrik, hingga tiket kereta api. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat. "Maka lengkap sudah penderitaan yang dialami rakyat," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ajat Sudrajat, manyampaikan bahwa apabila Presiden Jokowi benar-benar berasal dari rakyat, maka kebijakan yang diambil seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, kenyataannya, pemerintahan Jokowi-JK justru menciptakan situasi di mana kenaikan harga BBM dan bahan pokok seolah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.

"Padahal bagi rakyat, kebutuhan pokok adalah hal yang paling utama," tegas Ajat, menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak terkendali justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga BBM, sembako, tarif dasar listrik, serta rencana kenaikan iuran BPJS semakin menambah beban rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat dan mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar membiasakan masyarakat dengan lonjakan harga yang terus terjadi.

Dalam aksi ini, mahasiswa PMII menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:

pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional, agar rakyat tidak terus-menerus dirugikan oleh kebijakan yang tidak terkontrol.
Menegakkan supremasi hukum, agar kebijakan yang diambil tetap berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Menepati janji-janji politik yang telah disampaikan saat kampanye, karena rakyat telah memberikan mandat dengan harapan adanya perubahan positif.
Meninjau ulang rencana kenaikan iuran BPJS, yang dinilai akan semakin memberatkan masyarakat kecil.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa tidak tinggal diam melihat kebijakan yang merugikan rakyat. Mereka berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah, demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.