Evaluasi Rekrutmen CPNS 2014: Transparansi dan Sosialisasi yang Perlu Ditingkatkan

MANGKUBUMI – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya menggelar diskusi evaluasi terkait pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 di Graha Pena Radar Tasikmalaya, Jumat (16/1/2015). Diskusi ini menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana, Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Safaat, akademisi Asep M. Tamam, serta pemerhati hukum Eki Sirojul Baehaqi. Acara berlangsung selama sekitar 1,5 jam dengan fokus utama pada transparansi dan efektivitas sosialisasi dalam proses seleksi CPNS.

Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mencari titik permasalahan yang sempat menjadi polemik dalam rekrutmen CPNS 2014. Ia menekankan bahwa transparansi dan sosialisasi yang lebih luas seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap proses seleksi, agar tidak menimbulkan kesan eksklusivitas yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, mekanisme pengawasan independen perlu diperkuat untuk memastikan tidak adanya indikasi kecurangan atau ketidakadilan dalam proses rekrutmen. Pemerintah daerah juga harus lebih proaktif dalam memberikan akses informasi yang merata kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses platform digital.

Menurut Ajat, BKD sebagai pelaksana rekrutmen seharusnya lebih optimal dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan website sebagai media sosialisasi, BKD perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan langsung dengan calon peserta, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, hingga pemanfaatan media sosial yang lebih interaktif. Kurangnya sosialisasi tidak hanya berpotensi menimbulkan kebingungan, tetapi juga bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap transparansi dan kredibilitas seleksi CPNS. Jika BKD ingin memastikan proses rekrutmen berjalan adil dan akuntabel, maka penyebaran informasi yang merata dan mudah diakses harus menjadi prioritas utama.

Ia menilai bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses atau kebiasaan mengunjungi situs resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi mereka yang ingin mendaftar tetapi kurang memahami mekanisme yang berlaku. "Oleh karena itu, hasil diskusi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan rekrutmen CPNS di masa mendatang," jelas Ajat.

Akademisi Asep M. Tamam menekankan bahwa dalam rekrutmen CPNS berikutnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengoptimalkan sosialisasi. "Pemkot idealnya melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, maupun aktivis dalam menyebarluaskan informasi agar lebih efektif dan transparan," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa dengan keterlibatan berbagai pihak, jika terjadi polemik, setidaknya ada saksi yang dapat memastikan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara optimal. "Jangan sampai kurangnya informasi menimbulkan kecurigaan dan indikasi ketidakterbukaan dalam seleksi CPNS," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana menyatakan kesiapan pihaknya untuk menerima rekomendasi dari hasil diskusi tersebut. Ia memastikan bahwa BKD akan melakukan evaluasi agar pelaksanaan rekrutmen CPNS di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan permasalahan serupa. "Meskipun hal ini tidak sampai membatalkan rekrutmen CPNS, tentu kami akan berupaya memperbaiki mekanisme yang ada agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat," tandasnya.

Diskusi yang diinisiasi oleh PMII Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa transparansi dalam rekrutmen CPNS masih menjadi isu penting yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan utama yang disorot adalah kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses digital.

Sosialisasi melalui website memang penting, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai. Pemerintah sebaiknya lebih proaktif dengan menggandeng berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan akademisi, agar proses seleksi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, evaluasi terhadap sistem rekrutmen juga harus mencakup pemantauan independen untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi kecurangan atau ketidakadilan dalam seleksi CPNS. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem yang diterapkan, dan potensi polemik di masa depan dapat diminimalkan.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi yang profesional dan terbuka. Tanpa transparansi dan keterbukaan informasi, sulit untuk mewujudkan sistem seleksi yang benar-benar adil dan berdasarkan meritokrasi.

Sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam rekrutmen CPNS agar tidak hanya menghasilkan aparatur yang kompeten, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang berlangsung?

Berita ini diposting oleh Harian Umum Radar Tasikmalaya secara online dan offline (Koran), momentum evaluasi rekruitmen CPNS di Kota Tasikmalaya. Berita selengkapnya ada disini : http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kota-tasik/2015/sosialisasi-di-website-saja-tak-cukup.html