Refleksi di Kawah Galunggung: Saatnya Mahasiswa Berkontribusi di Era Digital

Refleksi di Kawah Galunggung: Saatnya Mahasiswa Berkontribusi di Era Digital

AKTIVITAS PROFIL

Di tengah derasnya arus kemajuan teknologi, mahasiswa dihadapkan pada dua pilihan: tenggelam dalam kenyamanan dunia digital atau menjadikannya sebagai alat untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Perkembangan zaman memang tak terelakkan, tetapi bukan berarti kita boleh abai terhadap realitas sosial di sekitar. Sebagaimana yang dikatakan Tan Malaka, pendidikan tidak ada gunanya jika pemuda tidak bergaul dengan para petani dan pedagang. Artinya, ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah harus dikonversi menjadi aksi nyata, bukan hanya sekadar wacana di ruang diskusi atau sebatas narasi di media sosial.

Mahasiswa hari ini memiliki banyak peluang untuk berkontribusi. Selain aktif berorganisasi dan belajar kepemimpinan, mereka juga harus membekali diri dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, mahasiswa pertanian bisa membantu petani memahami teknik pertanian berbasis teknologi, mahasiswa ekonomi dapat membimbing UMKM dalam mengelola keuangan dan pemasaran digital, sementara mahasiswa teknik bisa mengembangkan solusi teknologi untuk permasalahan di daerahnya. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton di era perubahan ini—harus ada langkah nyata agar ilmu yang kita miliki benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Refleksi menjadi salah satu cara bagi mahasiswa untuk mengevaluasi perjalanan mereka dalam berorganisasi dan berkontribusi. Acara seperti ini bukan hanya ajang introspeksi, tetapi juga momen untuk mengisi ulang semangat perjuangan. Ada kalanya kita merasa jenuh dengan rutinitas kampus dan organisasi, sehingga kegiatan di alam terbuka bisa menjadi penyegaran yang sangat dibutuhkan.

Kawah Galunggung menjadi tempat yang pas ketika saya dan teman-teman berencana mengadakan kegiatan dengan tema Refleksi. Beruntung, Desember tahun lalu cuacanya tidak seekstrem tahun ini. Sabtu pagi, saya menyusul teman-teman yang telah berangkat lebih awal ke Galunggung untuk mendirikan camp. Setibanya di tangga pertama, saya masih cukup semangat dan yakin bisa sampai ke kawah lebih cepat dari biasanya. Kenyataannya, belum setengah perjalanan mendaki tangga, saya sudah ngos-ngosan dan harus berhenti beberapa kali.

Setumpuk aktivitas di organisasi menjadi salah satu alasan kurangnya olahraga. Alhasil, ketika menaiki tangga Kawah Galunggung, rasa capeknya luar biasa terasa. Tapi rasa lelah itu tak menyurutkan semangat untuk segera menginjakkan kaki di kawah. Ada satu kenyamanan yang selalu saya rasakan saat mengadakan kegiatan di alam: suasana sunyi, udara dingin, perjuangan mendirikan camp di tengah hujan, lapar berjamaah, dan obrolan ringan yang semakin mempererat kebersamaan. Semua itu menjadi bumbu penyedap dalam setiap perjalanan refleksi di alam bebas.

Saya bukan bagian dari komunitas Pecinta Alam yang terbiasa mendaki gunung-gunung tinggi atau mengambil baju seragam di puncak Ciremai. Tapi setidaknya, pergaulan dengan teman-teman PA memberikan banyak pengalaman dan cerita berharga mengenai alam. Alam selalu memperlihatkan karakteristik asli seseorang, mengajarkan kebersamaan, kesabaran, dan ketangguhan.

Begitu pula dengan kegiatan Refleksi yang kami laksanakan saat itu. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk bangkit dari kelelahan dan kejenuhan menghadapi realitas. Foto ini mengingatkan saya kembali: saatnya Desember kembali berbaur dengan alam, menjaga tradisi, melestarikan lingkungan, dan tentu saja, menikmati liburan dengan lebih bermakna.

Oleh Azka Sudrajat

Penulis adalah Ketua Umum  PC PMII Kota Taiskmalaya 2014-2015

sadarajat Pada 19.55 Komentar

Menjadi "Sosok" di Media: Antara Pengakuan dan Tanggung Jawab

Menjadi "Sosok" di Media: Antara Pengakuan dan Tanggung Jawab

AKTIVITAS PROFIL

Gambar. Harian Nasional Republika

Ketika mendengar kata sosok, kebanyakan orang mungkin langsung teringat pada hal-hal mistis—bayangan samar, makhluk astral yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Misalnya, "Tadi malam saya melihat sesosok pocong melompat-lompat sambil berteriak tolong di dekat rumah tetangga." Tapi, ternyata sosok juga bisa berarti sesuatu yang lebih nyata, lebih bermakna.

Beberapa waktu lalu, nama saya muncul di kolom Sosok Harian Nasional Republika. Sebuah kejutan, karena kolom ini biasanya diisi oleh tokoh-tokoh nasional, orang-orang dengan kontribusi besar di bidangnya. Sebagai seorang Komisioner KPAI Kota Tasikmalaya, tentu saya tidak pernah membayangkan akan masuk ke dalamnya. Saya bertemu dengan seorang jurnalis yang sedang mencari perspektif untuk berita tentang Problem Pergaulan Remaja dan Perlindungan Anak di Kota Tasikmalaya. Awalnya, saya pikir pendapat saya hanya akan menjadi kutipan tambahan dalam liputan utama yang berfokus pada wawancara Walikota. Tapi, siapa sangka, justru komentar saya mendapat ruang tersendiri di kolom Sosok.

Reaksi pertama saya? Tertawa kecil. Rasanya berlebihan jika seorang Ajat Sudrajat masuk dalam kolom yang biasanya berisi nama-nama besar. Namun, setelah dipikir-pikir, ini bukan soal siapa saya, melainkan tentang bagaimana ide, pandangan, dan perjuangan dalam perlindungan anak bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan bukankah itu yang terpenting? Bahwa ada ruang untuk menyuarakan isu yang selama ini mungkin luput dari perhatian masyarakat luas.

Tentu, ini bukan soal pencapaian pribadi, tetapi lebih kepada tanggung jawab. Menjadi bagian dari kolom Sosok bukan sekadar pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus berbicara, menyuarakan, dan berbuat lebih banyak demi perlindungan anak di Kota Tasikmalaya. Jika dengan munculnya nama saya di sana bisa membuat lebih banyak orang peduli terhadap isu ini, maka biarlah saya nikmati momen ini, bukan sebagai prestasi pribadi, tetapi sebagai kesempatan untuk terus berjuang.

Tanggung jawab dalam perlindungan anak bukan hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Orang tua, pendidik, komunitas, hingga pemangku kebijakan memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Jika kita hanya mengandalkan pemerintah tanpa ada kesadaran kolektif, maka berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak akan semakin sulit diselesaikan. Kota Tasikmalaya, sebagai pusat ekonomi di wilayah Priangan Timur, menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang dan mencari penghidupan. Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, ada tantangan besar yang mengintai, terutama bagi anak-anak dan remaja yang rentan terhadap berbagai pengaruh negatif.

Kenakalan remaja, pergaulan bebas, kekerasan fisik dan seksual, hingga geng motor semakin marak terjadi di kota ini. Jika tidak ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah dan seluruh pihak terkait, maka problematika anak akan terus meningkat dan semakin sulit dikendalikan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Pendidikan karakter, penguatan ketahanan keluarga, serta penyediaan ruang-ruang positif bagi anak dan remaja harus menjadi prioritas. Jika kita ingin melihat generasi muda yang berkualitas, maka perlindungan anak bukan lagi sekadar wacana, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua pihak.

Apa saja yang saya sampaikan dalam kolom itu? Sebagian sudah bisa dibaca di samping foto saya—yang, jujur saja, terlihat agak tegang. Sebagian lainnya? Akan saya bagikan di postingan berikutnya. Karena sejatinya, perjuangan dalam perlindungan anak tidak berhenti pada satu tulisan di media, tetapi harus terus berlanjut di dunia nyata.

Tasikmalaya, 2 Desember 2015

sadarajat Pada 17.28 Komentar

Menyongsong Masa Depan Anak Tasikmalaya: Langkah Bersama Menuju Perlindungan Nyata

Menyongsong Masa Depan Anak Tasikmalaya: Langkah Bersama Menuju Perlindungan Nyata

AKTIVITAS BERITA PROFIL

Pagi itu, udara Kota Tasikmalaya terasa sejuk saat saya dan tim bersiap menuju Balai Kota. Ada pertemuan penting yang telah dijadwalkan—sebuah diskusi strategis dengan orang nomor satu di Kota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman, Wali Kota periode 2012-2017. Kami, tim dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, datang dengan satu misi: membahas Grand Desain Perlindungan Anak di kota ini.

Di tengah kesibukan pemerintahan, pertemuan kami dijadwalkan pukul 10 pagi. Namun, sesampainya di kantor wali kota, kami diberitahu bahwa beliau masih menghadiri sebuah acara. Waktu berjalan lambat saat kami menunggu di ruang sekretariat, tetapi semangat kami tetap menyala. Perlindungan anak adalah isu yang tak bisa ditunda, dan kami siap memperjuangkannya.

Pukul 10.30, Wali Kota akhirnya tiba dan dengan ramah mempersilakan kami masuk ke ruangannya. Diskusi dimulai dengan pemaparan kondisi anak-anak di Kota Tasikmalaya yang semakin hari semakin kompleks. Data yang kami bawa menunjukkan betapa seriusnya berbagai permasalahan, mulai dari eksploitasi anak, kekerasan, hingga dampak negatif teknologi dan tontonan bebas yang merusak moral generasi muda.

Wajah Wali Kota tampak serius ketika mendengar berbagai kasus yang kami paparkan. Ada rasa terkejut di matanya, seakan tak menyangka bahwa di kotanya sendiri, begitu banyak anak yang menghadapi ancaman terhadap hak dan masa depan mereka. Saya, sebagai bagian dari tim yang fokus pada bidang preventif dan cybercrime, menjelaskan bagaimana teknologi informasi, jika tidak dikendalikan dengan baik, bisa menjadi pisau bermata dua. Gawai dan internet bukan sekadar alat bantu, tapi bisa menjadi ancaman jika tidak diawasi dengan bijak.

Teman-teman lain dari KPAD turut memperkuat argumen dengan data konkret dari advokasi kasus-kasus yang telah kami tangani. Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif—dari pemerintah, masyarakat, orang tua, hingga seluruh elemen kota. Wali Kota mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ini adalah PR besar yang harus segera diselesaikan.

Sebagai pemimpin daerah, komitmen Wali Kota sangat dinantikan. Kami ingin memastikan bahwa janji dan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada perlindungan anak. Tidak hanya sekadar wacana, tetapi harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang konkret, seperti penguatan regulasi, edukasi bagi orang tua, serta sistem perlindungan yang lebih tangguh.

Kami pulang dengan harapan besar. Kami akan terus mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam upaya menjadikan Tasikmalaya sebagai kota yang ramah anak, kota yang benar-benar peduli terhadap generasi emasnya.

Langkah ini mungkin baru permulaan, tetapi perjuangan untuk anak-anak Tasikmalaya tak akan pernah berhenti.

sadarajat Pada 00.50 Komentar

PMII Kota Tasikmalaya Geruduk DPRD, Tuntut Kebijakan Pro-Rakyat

PMII Kota Tasikmalaya Geruduk DPRD, Tuntut Kebijakan Pro-Rakyat

BERITA PROFIL

Berita ini diposting oleh Harian Nasional Republika (Online) dan di Koran Nasional Republika yang sudah saya gunting dan disusun menjadi sebuah kliping. Linknya ada disini : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/02/nm65ks-semua-harga-naik-pmii-demo-pemerintahan-jokowijk

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalayamenggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membatalkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan Gedung DPRD dan Kantor BPJS Kota Tasikmalaya, sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dianggap semakin membebani masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Eko Nur Rahmat, menegaskan bahwa saat ini harga bahan pokok semakin tidak terkendali, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) kembali naik. Tidak hanya itu, rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. "Seharusnya pemerintah menjadi abdi masyarakat, bukan malah membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat," ujar Eko kepada Republika, Kamis (2/4/2015).

Menurut Eko, pemerintahan Jokowi-JK telah menyebabkan lonjakan harga pada berbagai sektor vital, seperti BBM, sembako, tarif dasar listrik, hingga tiket kereta api. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat. "Maka lengkap sudah penderitaan yang dialami rakyat," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ajat Sudrajat, manyampaikan bahwa apabila Presiden Jokowi benar-benar berasal dari rakyat, maka kebijakan yang diambil seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, kenyataannya, pemerintahan Jokowi-JK justru menciptakan situasi di mana kenaikan harga BBM dan bahan pokok seolah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.

"Padahal bagi rakyat, kebutuhan pokok adalah hal yang paling utama," tegas Ajat, menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak terkendali justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga BBM, sembako, tarif dasar listrik, serta rencana kenaikan iuran BPJS semakin menambah beban rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat dan mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar membiasakan masyarakat dengan lonjakan harga yang terus terjadi.

Dalam aksi ini, mahasiswa PMII menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:

1. pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional, agar rakyat tidak terus-menerus dirugikan oleh kebijakan yang tidak terkontrol.
2. Menegakkan supremasi hukum, agar kebijakan yang diambil tetap berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
3. Menepati janji-janji politik yang telah disampaikan saat kampanye, karena rakyat telah memberikan mandat dengan harapan adanya perubahan positif.
4. Meninjau ulang rencana kenaikan iuran BPJS, yang dinilai akan semakin memberatkan masyarakat kecil.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa tidak tinggal diam melihat kebijakan yang merugikan rakyat. Mereka berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah, demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

sadarajat Pada 23.27 Komentar

KOPRI PMII Tasikmalaya Cetak Pemimpin Perempuan Tangguh dan Berdaya

KOPRI PMII Tasikmalaya Cetak Pemimpin Perempuan Tangguh dan Berdaya

AKTIVITAS PROFIL

Kader KOPRI Kota Tasikmalaya semakin menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam rangka mencetak pemimpin perempuan yang tangguh dan berdaya, Sekolah Kader KOPRI (SKK) digelar di Islamic Center, Indihiang, Kota Tasikmalaya, dengan diikuti oleh kader perempuan dari berbagai kampus. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa KOPRI bukan sekadar organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk melahirkan agen perubahan di bidang kepemimpinan, advokasi, dan pergerakan sosial.

SKK ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Lahir (Harlah) PMII ke-55, yang diperingati setiap tanggal 17 April. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak kader perempuan yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Dengan demikian, mereka bisa menjadi agen perubahan yang nyata di masyarakat.

Saya berharap kader KOPRI PMII Kota Tasikmalaya dapat semakin eksis dan menunjukkan peran strategisnya dalam berbagai sektor. Kader KOPRI harus mampu membangun kesadaran kolektif di kalangan perempuan muda agar lebih berdaya, mandiri, dan berani dalam menyuarakan aspirasi. Dengan semangat pergerakan, KOPRI harus menjadi pelopor dalam menciptakan ruang-ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan.

Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian serius adalah angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, serta diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi, namun belum banyak yang berani bersuara atau mencari perlindungan. Oleh karena itu, kader KOPRI memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam menekan angka kekerasan ini.

Langkah konkret yang dapat dilakukan KOPRI antara lain adalah melakukan pendampingan korban, advokasi kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, KOPRI harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas perempuan untuk memperkuat gerakan melawan kekerasan terhadap perempuan.

Selain fokus pada isu kekerasan, kader KOPRI juga harus berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi, perempuan dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam kehidupan sosial dan keluarga. Program pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan keterampilan lain harus menjadi bagian dari agenda KOPRI dalam menciptakan perempuan yang lebih mandiri dan berdaya.

Sebagai bagian dari PMII, KOPRI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin serta memperjuangkan keadilan sosial. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun peradaban, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, kader KOPRI harus terus mengasah intelektualitas, memperkuat solidaritas, dan berani mengambil peran dalam setiap aspek kehidupan.

Sukses selalu untuk kader KOPRI PMII Kota Tasikmalaya! Teruslah berjuang, bersuara, dan berkontribusi dalam melindungi serta memberdayakan perempuan. Dengan semangat pergerakan, mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih adil, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

sadarajat Pada 16.58 Komentar

Evaluasi Rekrutmen CPNS 2014: Transparansi dan Sosialisasi yang Perlu Ditingkatkan

Evaluasi Rekrutmen CPNS 2014: Transparansi dan Sosialisasi yang Perlu Ditingkatkan

BERITA PROFIL

MANGKUBUMI – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya menggelar diskusi evaluasi terkait pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 di Graha Pena Radar Tasikmalaya, Jumat (16/1/2015). Diskusi ini menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana, Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Safaat, akademisi Asep M. Tamam, serta pemerhati hukum Eki Sirojul Baehaqi. Acara berlangsung selama sekitar 1,5 jam dengan fokus utama pada transparansi dan efektivitas sosialisasi dalam proses seleksi CPNS.

Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mencari titik permasalahan yang sempat menjadi polemik dalam rekrutmen CPNS 2014. Ia menekankan bahwa transparansi dan sosialisasi yang lebih luas seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap proses seleksi, agar tidak menimbulkan kesan eksklusivitas yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, mekanisme pengawasan independen perlu diperkuat untuk memastikan tidak adanya indikasi kecurangan atau ketidakadilan dalam proses rekrutmen. Pemerintah daerah juga harus lebih proaktif dalam memberikan akses informasi yang merata kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses platform digital.

Menurut Ajat, BKD sebagai pelaksana rekrutmen seharusnya lebih optimal dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan website sebagai media sosialisasi, BKD perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan langsung dengan calon peserta, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, hingga pemanfaatan media sosial yang lebih interaktif. Kurangnya sosialisasi tidak hanya berpotensi menimbulkan kebingungan, tetapi juga bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap transparansi dan kredibilitas seleksi CPNS. Jika BKD ingin memastikan proses rekrutmen berjalan adil dan akuntabel, maka penyebaran informasi yang merata dan mudah diakses harus menjadi prioritas utama.

Ia menilai bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses atau kebiasaan mengunjungi situs resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi mereka yang ingin mendaftar tetapi kurang memahami mekanisme yang berlaku. "Oleh karena itu, hasil diskusi ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan rekrutmen CPNS di masa mendatang," jelas Ajat.

Akademisi Asep M. Tamam menekankan bahwa dalam rekrutmen CPNS berikutnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengoptimalkan sosialisasi. "Pemkot idealnya melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, maupun aktivis dalam menyebarluaskan informasi agar lebih efektif dan transparan," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa dengan keterlibatan berbagai pihak, jika terjadi polemik, setidaknya ada saksi yang dapat memastikan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara optimal. "Jangan sampai kurangnya informasi menimbulkan kecurigaan dan indikasi ketidakterbukaan dalam seleksi CPNS," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana menyatakan kesiapan pihaknya untuk menerima rekomendasi dari hasil diskusi tersebut. Ia memastikan bahwa BKD akan melakukan evaluasi agar pelaksanaan rekrutmen CPNS di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan permasalahan serupa. "Meskipun hal ini tidak sampai membatalkan rekrutmen CPNS, tentu kami akan berupaya memperbaiki mekanisme yang ada agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat," tandasnya.

Diskusi yang diinisiasi oleh PMII Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa transparansi dalam rekrutmen CPNS masih menjadi isu penting yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan utama yang disorot adalah kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses digital.

Sosialisasi melalui website memang penting, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai. Pemerintah sebaiknya lebih proaktif dengan menggandeng berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan akademisi, agar proses seleksi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, evaluasi terhadap sistem rekrutmen juga harus mencakup pemantauan independen untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi kecurangan atau ketidakadilan dalam seleksi CPNS. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem yang diterapkan, dan potensi polemik di masa depan dapat diminimalkan.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi yang profesional dan terbuka. Tanpa transparansi dan keterbukaan informasi, sulit untuk mewujudkan sistem seleksi yang benar-benar adil dan berdasarkan meritokrasi.

Sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam rekrutmen CPNS agar tidak hanya menghasilkan aparatur yang kompeten, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang berlangsung?

Berita ini diposting oleh Harian Umum Radar Tasikmalaya secara online dan offline (Koran), momentum evaluasi rekruitmen CPNS di Kota Tasikmalaya. Berita selengkapnya ada disini : http://www.radartasikmalaya.com/prev/index.php/kota-tasik/2015/sosialisasi-di-website-saja-tak-cukup.html

sadarajat Pada 00.19 Komentar