Pilkada dan Hari Anti Korupsi: Sebuah Pengingat bagi Kita Semua

Pilkada dan Hari Anti Korupsi: Sebuah Pengingat bagi Kita Semua

AKTIVITAS BERITA POLITIK

9 Desember 2015 bukan hanya menjadi hari penting karena digelarnya Pilkada serentak di berbagai daerah, tetapi juga bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Sebuah kebetulan yang menarik, mengingat pilkada dan isu korupsi sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat. Di saat masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah, ada pengingat besar bahwa pemimpin yang terpilih haruslah memiliki integritas dan bersih dari praktik korupsi.

Bagi para aktivis mahasiswa, peringatan HAKI bukan sekadar seremoni belaka. Ini adalah momentum refleksi, sejauh mana peran mereka dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada jalur yang benar. Mahasiswa, sebagai bagian dari kaum intelektual, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam pusaran korupsi yang merusak tatanan demokrasi.

Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar masalah individu, melainkan sudah menjadi persoalan sistemik. Berkali-kali kita melihat kasus besar yang melibatkan pejabat publik, dari tingkat daerah hingga nasional. Pilkada sebagai mekanisme demokrasi sejatinya bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Namun, bagaimana jika prosesnya justru dirusak oleh politik uang dan transaksi kepentingan? Bukankah itu adalah pintu masuk bagi praktik korupsi yang lebih besar?

Dalam konteks ini, masyarakat juga harus lebih cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin. Jangan sampai pragmatisme jangka pendek seperti menerima uang atau bantuan menjelang pemilu membuat kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat. Pilkada seharusnya menjadi momen memilih pemimpin dengan rekam jejak bersih, bukan sekadar yang paling banyak memberi janji manis.

Selain itu, peran lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan aparat penegak hukum lainnya harus terus diperkuat. Tanpa penegakan hukum yang tegas, korupsi hanya akan menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk tidak memberi ruang bagi praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari juga harus ditingkatkan.

Pada akhirnya, baik Pilkada maupun peringatan HAKI adalah momen penting bagi kita untuk mengevaluasi kualitas demokrasi di negeri ini. Jika kita ingin Indonesia yang lebih baik, maka kita harus mulai dari memilih pemimpin yang benar, serta memastikan mereka tetap berada di jalur yang lurus. Karena jika korupsi terus merajalela, bukankah kita hanya akan mengulang sejarah yang sama? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu nyaman dengan keadaan ini? 

9 Desember 2015

Oleh Azka Sudrajat

Penulis adalah Ketua UMUM PC PMII Kota Tasikmalaya 2014 - 2015

sadarajat Pada 21.37 Komentar

Menakar Pilkada: Antara Harapan dan Realitas

Menakar Pilkada: Antara Harapan dan Realitas

BERITA POLITIK

Hari ini, Rabu, 9 Desember 2015, menjadi momen krusial bagi sebagian warga negara yang akan memilih pemimpin daerah mereka, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Pilkada serentak digelar dengan harapan membawa perubahan, memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat, dan tentu saja, menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Namun, seberapa besar antusiasme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi ini?

Di banyak daerah, partisipasi pemilih masih menjadi tantangan besar. Sebagian masyarakat tetap antusias menggunakan hak pilihnya, sementara yang lain justru bersikap apatis. Ada yang merasa suaranya tidak akan mengubah apa pun, ada pula yang kecewa dengan kualitas calon pemimpin yang tersedia. Padahal, pilkada bukan hanya soal memilih kepala daerah, tetapi juga menentukan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat selama lima tahun ke depan.

Isu politik uang juga masih menjadi momok dalam setiap gelaran pemilu, termasuk pilkada. Tidak bisa dimungkiri, praktik ini masih marak terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Masyarakat yang dalam kondisi ekonomi sulit kerap menjadi sasaran empuk, menerima uang atau bantuan sembako dengan iming-iming memilih calon tertentu. Jika pemimpin yang terpilih lahir dari praktik semacam ini, bagaimana mungkin kita berharap adanya kepemimpinan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat?

Selain itu, media sosial kini menjadi arena baru dalam pertempuran politik. Informasi, propaganda, dan bahkan hoaks bertebaran di berbagai platform digital, membentuk opini publik dalam hitungan jam. Kampanye yang dulu didominasi oleh pertemuan fisik dan pemasangan spanduk, kini beralih ke perang narasi di dunia maya. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah cukup bijak dalam memilah informasi yang benar, atau justru semakin terjebak dalam polarisasi?

Di sisi lain, kita juga perlu bertanya: apakah pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin yang kita butuhkan, atau justru hanya melanggengkan dominasi kelompok tertentu? Tidak jarang, politik dinasti masih menjadi fenomena yang sulit dihindari. Beberapa daerah bahkan memiliki pola pemimpin yang silih berganti dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu, seolah kursi kepemimpinan hanya bisa diwarisi, bukan diraih dengan kompetensi.

Pada akhirnya, pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga cerminan dari kualitas demokrasi kita. Jika masyarakat memilih berdasarkan kepentingan jangka pendek atau sekadar ikut-ikutan, maka hasil yang didapat pun akan sesuai dengan itu. Namun, jika pemilih semakin kritis dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya, maka peluang untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar berintegritas akan semakin besar.

Dan pertanyaan paling nyeleneh yang patut kita renungkan: Jika dalam pemilihan ini ternyata hanya tersedia calon yang "kurang baik" dan "lebih tidak baik," apakah kita masih harus memilih, atau lebih baik kita serahkan saja pada dadu keberuntungan? 

Oleh Azka Sudrajat

Penulis adalah Ketua Umum PC PMII Kota Tasikmalaya 2014-2015

sadarajat Pada 21.25 Komentar

Semut Jepang: Fenomena Baru atau Sekadar Tren Sesaat?

Semut Jepang: Fenomena Baru atau Sekadar Tren Sesaat?

AKTIVITAS BERITA

Gambar dari olx.co.id

Semut Jepang, mungkin sebagian orang belum familiar dengan nama ini, tetapi bagi sebagian lainnya, hewan kecil ini telah menjadi perbincangan yang cukup menarik. Saya pertama kali mendengar istilah "Semut Jepang" ketika bertanya kepada seorang tetangga di Bungursari. Awalnya, saya penasaran melihat sekumpulan binatang kecil berwarna hitam di dalam sebuah toples dengan ragi sebagai media hidupnya. Rasa ingin tahu saya pun semakin besar, sehingga saya mencoba mencari informasi lebih lanjut.

Dari hasil pencarian, saya menemukan bahwa Semut Jepang bukanlah semut dalam arti sebenarnya. Nama ini lebih merujuk pada spesies kumbang kecil yang disebut Pachycondyla Pilosior. Keberadaannya di Indonesia mulai populer karena dipercaya memiliki manfaat kesehatan, terutama bagi penderita diabetes, asam urat, dan berbagai penyakit lainnya. Banyak orang yang tertarik untuk membudidayakan dan menjualnya sebagai obat herbal alternatif.

Namun, di balik klaim manfaatnya, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana efektivitas Semut Jepang dalam dunia medis? Hingga saat ini, belum ada penelitian ilmiah yang benar-benar memastikan manfaatnya secara klinis. Kebanyakan informasi yang beredar hanya berdasarkan pengalaman pribadi pengguna atau testimoni dari orang-orang yang pernah mengonsumsinya. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang mengandalkan Semut Jepang sebagai obat tanpa konsultasi medis yang memadai.

Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, kita pernah mendengar tren kesehatan lain, seperti air alkali, batu terapi kesehatan, hingga ikan terapi. Semua produk ini sempat menjadi tren karena dipercaya memiliki manfaat luar biasa. Namun, setelah waktu berlalu, sebagian besar tren tersebut meredup karena kurangnya bukti ilmiah yang mendukung klaimnya. Bisa jadi, Semut Jepang hanya akan menjadi salah satu tren kesehatan yang bernasib serupa.

Di sisi lain, budidaya Semut Jepang juga menjadi peluang bisnis bagi sebagian orang. Dengan semakin banyaknya orang yang mencari alternatif pengobatan herbal, permintaan terhadap hewan kecil ini meningkat. Banyak peternak skala kecil hingga besar mulai membudidayakannya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, ketika permintaan turun atau tren ini memudar, bagaimana nasib para peternak tersebut?

Masalah lainnya adalah kurangnya regulasi terhadap perdagangan dan konsumsi Semut Jepang. Berbeda dengan obat-obatan herbal yang telah melewati uji klinis dan mendapatkan izin dari BPOM, Semut Jepang masih berada dalam area abu-abu. Tidak ada standar yang mengatur dosis, cara konsumsi, maupun efek samping jangka panjangnya. Jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa panduan yang jelas, bukan tidak mungkin malah menimbulkan efek negatif bagi kesehatan.

Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi tren kesehatan seperti ini. Tidak ada yang salah dengan mencoba alternatif pengobatan herbal, tetapi harus tetap disertai dengan pemahaman yang benar. Sebaiknya, sebelum mengonsumsi sesuatu yang masih belum teruji secara ilmiah, kita berkonsultasi dengan tenaga medis atau setidaknya mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Jangan sampai niat untuk sehat justru berujung pada masalah kesehatan yang lebih serius.

Semut Jepang bisa jadi memiliki potensi manfaat, tetapi tanpa bukti ilmiah yang kuat, sebaiknya kita tidak mudah tergiur oleh klaim-klaim kesehatan yang belum terbukti. Jika memang ada manfaat nyata, seharusnya ada penelitian lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme kerjanya secara lebih mendalam. Hingga saat itu tiba, alangkah baiknya kita bersikap lebih kritis terhadap setiap tren kesehatan yang datang silih berganti.

Pada akhirnya, fenomena Semut Jepang ini mengajarkan kita satu hal penting: jangan mudah percaya pada sesuatu hanya karena banyak orang membicarakannya. Sebagai masyarakat yang semakin cerdas, kita harus mampu memilah informasi dengan baik. Jangan sampai kita hanya menjadi korban tren sesaat tanpa memahami dampak jangka panjangnya.

sadarajat Pada 23.01 Komentar

Dua Ulama Berpulang di Hari yang Sama, Umat Berduka

Dua Ulama Berpulang di Hari yang Sama, Umat Berduka

AGAMA BERITA

Gambar. Koran Radar Tasikmalaya

مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لا تُجْبَرُ ، وَثُلْمَةٌ لا تُسَدُّ , وَنَجْمٌ طُمِسَ ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

“Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan, dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama.” (HR. ath-Thabarani dalam Mu’jam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman dari Abu Darda).

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Umat Islam berduka. Tanggal 3 Desember menjadi hari yang berat bagi Nahdlatul Ulama dan masyarakat muslim Indonesia. Dua sosok ulama kharismatik berpulang dalam waktu yang berdekatan, meninggalkan duka mendalam bagi para santri, murid, dan masyarakat yang menjadikan mereka panutan.

Kabar pertama datang dari KH. Slamet Efendi Yusuf, Wakil Ketua PBNU yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP GP Ansor selama dua periode. Sosok beliau bukan hanya dikenal di lingkungan NU, tetapi juga dalam dunia politik nasional, setelah mengabdikan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar selama hampir dua dekade (1992-2009). Kepergiannya meninggalkan jejak perjuangan panjang dalam membangun moderasi Islam di Indonesia.

Tak berselang lama, duka kembali menyelimuti warga Nahdliyin. Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, KH. Cholis Tisnawan, menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya. Kabar ini menyebar dengan cepat dan menyentak hati masyarakat, mengingat beliau adalah figur ulama yang dihormati dan selalu menjadi rujukan dalam berbagai persoalan umat di Tasikmalaya.

KH. Cholis diketahui telah lama berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Beberapa bulan terakhir, beliau menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun, takdir Allah berkata lain, beliau akhirnya berpulang, meninggalkan warisan keilmuan dan kebijaksanaan yang akan selalu dikenang oleh masyarakat dan para santrinya.

Kepergian dua ulama besar di hari yang sama seakan menjadi pengingat bagi kita semua akan kefanaan hidup dan pentingnya meneruskan perjuangan mereka. NU dan umat Islam pada umumnya kehilangan sosok yang selama ini menjadi penyangga dakwah ahlussunnah wal jamaah di Indonesia.

Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga warisan pemikiran, perjuangan, dan semangat kebangsaan yang telah mereka bangun. Kepergian mereka memang meninggalkan duka, tetapi semangat perjuangan mereka harus terus hidup dalam setiap langkah kita.

Semoga Allah SWT menerima amal ibadah KH. Slamet Efendi Yusuf dan KH. Cholis Tisnawan, mengampuni dosa-dosa mereka, serta menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis adalah Ketua Umum PC PMII Kota Tasikmalaya 2014-2015

sadarajat Pada 06.45 Komentar

Bijak Menyikapi Kenaikan Tarif Dasar Listrik: Antara Realitas dan Rasionalitas

Bijak Menyikapi Kenaikan Tarif Dasar Listrik: Antara Realitas dan Rasionalitas

BERITA POLITIK

Oleh Azka Sudrajat

Masyarakat kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sejak Desember 2015. Seperti biasa, reaksi publik pun beragam—ada yang marah, kecewa, dan melontarkan kritik, sementara sebagian lain mencoba memahami kebijakan ini dengan kepala dingin. Pro dan kontra dalam setiap kebijakan tentu tidak bisa dihindari, sebab dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah keniscayaan.

Saya mencoba mencari informasi lebih lanjut dengan mengetikkan kata kunci "Kenaikan Tarif Dasar Listrik 2015" di mesin pencari. Hasilnya, saya menemukan bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 31 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan Permen ESDM No. 9 Tahun 2015. Penyesuaian tarif listrik ini juga didasarkan pada faktor-faktor ekonomi global, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak dunia, serta tingkat inflasi bulanan.

Namun, masyarakat awam tentu tidak akan mencari informasi sampai sejauh ini. Yang mereka rasakan hanyalah kenaikan beban biaya hidup. Analogi sederhana: bayangkan seorang mahasiswa yang harus mengatur uang sakunya agar cukup hingga akhir bulan. Tiba-tiba, harga makan di kantin naik, biaya transportasi bertambah, dan uang kos pun ikut melonjak. Mahasiswa tentu akan mengeluh dan menyalahkan keadaan. Namun, seberapa banyak dari mereka yang benar-benar ingin tahu mengapa harga-harga tersebut naik? Seberapa banyak yang berusaha memahami apakah kenaikan itu wajar atau hanya kesalahan sistem?

Hal serupa terjadi dengan kebijakan kenaikan tarif listrik. Banyak masyarakat yang spontan menolak tanpa mencari tahu alasan sebenarnya. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, ada beberapa golongan pelanggan listrik yang tetap mendapatkan subsidi dan tidak terkena kenaikan tarif, seperti rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA, serta pelanggan bisnis dan industri kecil. Artinya, pemerintah masih memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat dengan daya beli terbatas.

Namun, bukan berarti kenaikan ini tidak bermasalah. Kenaikan tarif listrik tetap menjadi beban bagi masyarakat menengah yang tidak masuk kategori penerima subsidi. Apalagi, kenaikan TDL datang berbarengan dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik industri, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kombinasi ini semakin memperberat tekanan ekonomi masyarakat.

Dalam sebuah wawancara di televisi, ketika ditanya apakah setuju dengan kenaikan TDL, mayoritas masyarakat menjawab "tidak setuju." Ketika diminta alasannya, jawabannya pun beragam, namun sebagian besar berangkat dari pengalaman langsung: harga-harga semakin mahal, penghasilan tidak bertambah, dan pemerintah seakan hanya fokus menarik pajak serta biaya dari rakyat tanpa memikirkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini wajar, sebab bagi masyarakat kecil, mereka tidak peduli soal fluktuasi harga minyak dunia atau kebijakan moneter global—yang mereka inginkan hanyalah kehidupan yang lebih layak dan stabil.

Saya sendiri juga tidak serta-merta menyetujui kebijakan ini. Namun, saya ingin menegaskan satu hal: sebelum kita menolak atau mendukung suatu kebijakan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu alasan dan pertimbangannya. Jika kebijakan tersebut rasional dan memang diperlukan untuk stabilitas ekonomi, kita bisa mencoba menerimanya. Tetapi, jika kebijakan ini hanya mengada-ada dan tidak berpihak pada rakyat kecil, maka kita punya hak untuk menolaknya dan menyuarakan kritik.

Pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk memahami dan menilai keputusan yang diambil. Jika kenaikan TDL ini memang tidak terhindarkan, maka pemerintah wajib memastikan bahwa dampaknya tidak semakin memberatkan masyarakat kecil. Karena pada akhirnya, listrik bukan sekadar barang konsumsi, tetapi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup banyak orang.

Penulis adalah Ketua Umum PC PMII Kota Tasikmalaya 2014-2015

sadarajat Pada 17.46 Komentar

Menyongsong Masa Depan Anak Tasikmalaya: Langkah Bersama Menuju Perlindungan Nyata

Menyongsong Masa Depan Anak Tasikmalaya: Langkah Bersama Menuju Perlindungan Nyata

AKTIVITAS BERITA PROFIL

Pagi itu, udara Kota Tasikmalaya terasa sejuk saat saya dan tim bersiap menuju Balai Kota. Ada pertemuan penting yang telah dijadwalkan—sebuah diskusi strategis dengan orang nomor satu di Kota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman, Wali Kota periode 2012-2017. Kami, tim dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, datang dengan satu misi: membahas Grand Desain Perlindungan Anak di kota ini.

Di tengah kesibukan pemerintahan, pertemuan kami dijadwalkan pukul 10 pagi. Namun, sesampainya di kantor wali kota, kami diberitahu bahwa beliau masih menghadiri sebuah acara. Waktu berjalan lambat saat kami menunggu di ruang sekretariat, tetapi semangat kami tetap menyala. Perlindungan anak adalah isu yang tak bisa ditunda, dan kami siap memperjuangkannya.

Pukul 10.30, Wali Kota akhirnya tiba dan dengan ramah mempersilakan kami masuk ke ruangannya. Diskusi dimulai dengan pemaparan kondisi anak-anak di Kota Tasikmalaya yang semakin hari semakin kompleks. Data yang kami bawa menunjukkan betapa seriusnya berbagai permasalahan, mulai dari eksploitasi anak, kekerasan, hingga dampak negatif teknologi dan tontonan bebas yang merusak moral generasi muda.

Wajah Wali Kota tampak serius ketika mendengar berbagai kasus yang kami paparkan. Ada rasa terkejut di matanya, seakan tak menyangka bahwa di kotanya sendiri, begitu banyak anak yang menghadapi ancaman terhadap hak dan masa depan mereka. Saya, sebagai bagian dari tim yang fokus pada bidang preventif dan cybercrime, menjelaskan bagaimana teknologi informasi, jika tidak dikendalikan dengan baik, bisa menjadi pisau bermata dua. Gawai dan internet bukan sekadar alat bantu, tapi bisa menjadi ancaman jika tidak diawasi dengan bijak.

Teman-teman lain dari KPAD turut memperkuat argumen dengan data konkret dari advokasi kasus-kasus yang telah kami tangani. Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif—dari pemerintah, masyarakat, orang tua, hingga seluruh elemen kota. Wali Kota mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ini adalah PR besar yang harus segera diselesaikan.

Sebagai pemimpin daerah, komitmen Wali Kota sangat dinantikan. Kami ingin memastikan bahwa janji dan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada perlindungan anak. Tidak hanya sekadar wacana, tetapi harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang konkret, seperti penguatan regulasi, edukasi bagi orang tua, serta sistem perlindungan yang lebih tangguh.

Kami pulang dengan harapan besar. Kami akan terus mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam upaya menjadikan Tasikmalaya sebagai kota yang ramah anak, kota yang benar-benar peduli terhadap generasi emasnya.

Langkah ini mungkin baru permulaan, tetapi perjuangan untuk anak-anak Tasikmalaya tak akan pernah berhenti.

sadarajat Pada 00.50 Komentar